Beritanews-Ketidakkonsistenan yang dirasakan dalam menjatuhkan hukuman bagi para terpidana korupsi telah menekan Mahkamah Agung untuk menyusun serangkaian pedoman yang harus diikuti oleh para hakim, ketika para ahli anti-korupsi menyerukan kebijakan hukuman yang lebih jelas bagi pengadilan korupsi negara.
Hukuman korupsi dapat sangat bervariasi di Indonesia, negara yang sarat dengan praktik korupsi baik di ruang publik maupun swasta, di mana akses ke kekuasaan dan sumber daya sering kali dapat memengaruhi hasil persidangan di pengadilan, di penjara, dan yang terbaru, sebuah studi oleh
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa hakim pengadilan korupsi memberikan berbagai tingkat hukuman kepada para terpidana korupsi dalam berbagai kasus yang bersalah atas tuduhan yang sama atau serupa, tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal. "Saya masih bingung mengapa setiap terdakwa suap menerima hukuman yang berbeda," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana baru-baru ini.
Ini hanya menegaskan kembali asumsi publik lama bahwa keadilan tidak selalu buta bagi mereka yang memiliki lebih banyak kekuatan dan sumber daya di negara ini. Sebagai perbaikan, pengawas antigraft mendesak Mahkamah Agung untuk menyusun serangkaian pedoman untuk digunakan oleh
AGENPOKER
hakim pengadilan korupsi, yang menurut Kurnia diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada tekad para hakim untuk memerangi korupsi. Kalau tidak, publik akan menganggap bahwa prinsip persidangan yang adil tidak diperhatikan di pengadilan.
"Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman hukuman agar [...] kualitas sistem peradilan Indonesia pada akhirnya akan meningkat," katanya.
0 comments:
Post a Comment